Utang
oleh: gatotpriyoharto
.
‘Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazan, wa a’udzubika minal ‘ajzi wal kasal, wa a’udzubika minal jubni wal buhkl, wa a’udzubika min ghalabatid-daini wa qahrir-rijaal’, Ya Allah, Sesungguhnya aku
berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan
malas, bakhil dan penakut, lilitan utang
dan kesewenang-wenangan orang. Doa di atas adalah doa yang senantiasa diucapkan
Rasullah yang diantaranya adalah berlindung dari jeratan utang (riwayat Imam Al
Bukhari).
.
Utang memang sedang trending topic akhir-akhir
ini di Indonesia, bahkan ekonom senior Institute
for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri ikut
meramaikan dengan berkomentar bahwa saat ini pemerintah terlalu mengobral utang
dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak
asing.
.
Tapi ketahuilah bahwa saat ini utang negara yang
sekitar Rp.4.000 T itu, kata Ibu Menteri Keuangan 70 persennya dikuasai oleh
masyarakat Indonesia. Kemudian jumlah rasionya yaitu 2,9 persen masih jauh
dibawah batas maksimal rasio utang yang diamanatkan UU 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang 60 persen.
.
Frederico Gil Sander ekonom utama World Bank di
Indonesia mengatakan bahwa utang Indonesia masih yang terendah diantara
negara-negara emerging maupun advanced secara ekonomi, utang ini juga didukung
oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.
.
Bila saat ini pemerintah gencar diterpa isu utang,
bagaimana dengan pemerintahan sebelumnya. Apakah para presiden era sebelumnya
tidak melakukan utang atau sebaliknya? Atau rezim manakah yang mempunyai utang
terbesar?
.
Sebelum menjawab pertanyaan itu, baiknya disamakan
dahulu konsep beban utang. Sebagai analogi, bahwa saat seseorang mengajukan
kredit biasanya lembaga keuangan akan memerhitungkan penghasilan tetap bulanan
ybs. Karena lembaga keuangan tersebut kemungkinan besar hanya memberikan
pinjaman yang angsuran bulanannya tidak lebih besar 30 persen dari penghasilan tetap
bulanan.
.
Sebagai contoh, bila seseorang mengajukan pinjaman
uang 100 juta yang angsurannya 5 juta per bulan padahal penghasilannya hanya 9
juta, dimana angsurannya adalah 50 persen dari penghasilannya maka kemungkinan
besar akan di tolak. Atau mungkin disesuaikan jangka waktunya hingga
angsurannya bisa dibawah 3 juta (30 persen penghasilan).
.
Pun demikian dengan utang negara, bijaknya kita
perlu mempertimbangkan faktor rasio utang terhadap PDB (pendapatan negara), dan
bila mungkin faktor fundamental apa yang mendasari dilakukannya utang tersebut.
Tahun
|
Presiden
|
PDB
|
Utang
|
Rasio
|
1998
|
Suharto
|
996 T
|
551 T
|
57,7%
|
1999
|
BJ Habibi
|
1.099 T
|
939 T
|
85,4%
|
2001
|
Gus Dur
|
1.491 T
|
1.271 T
|
77,2%
|
2004
|
Megawati
|
2.303 T
|
1.298 T
|
56,5%
|
2014
|
SBY
|
10.543 T
|
2.609 T
|
24,7%
|
2018
|
Jokowi
|
13.589 T
|
3.959 T
|
29,1%
|
.
Utang negara pada zaman Presiden Suharto banyak terjadi
diakhir masa jabatannya, yaitu saat Indonesia memasuki krisis moneter. Saat itu
utang Indonesia mencapai Rp551 triliun sedang PDB masih Rp996 triliun, sehingga
rasionya 57,7 persen. IMF yang waktu itu menjadi partner utang Indonesia memberi sejumlah syarat seperti penutupan
bank, pengetatan moneter, pemberian BLBI dan lain-lain. Namun demikian, rezim
orde baru lah yang merubah struktur ekonomi Indonesia dari negara agraris
menjadi semi industri.
.
Bila dilihat rasio utang, maka era Presiden BJ
Habibie lah sebenarnya posisi beban utang negara yang paling berat. Posisi
utang melonjak hingga Rp939 triliun disaat PDB meningkat tipis Rp1.099 triliun
saja, alhasil rsio utang mencapai 85 persen. Namun demikian, pada saat itu
negara sedang memasuki kondisi darurat atau krisis moneter yang mengharuskan
negara untuk utang dalam rangka melewati krisis dimaksud. Alhamdulillah nilai
tukar rupiah terhadap dolar pun bisa menguat Rp. 6.500 padahal sempat mencapai
Rp. 14.800. Bahkan beliau bersikukuh untuk tetap tidak mau menaikkan harga
premium dan solar yang Rp.1000 dan Rp.550, padahal IMF pada saat itu menyarankan
untuk menghapus subsidi BBM.
.
Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, ekonomi
Indonesia tumbuh luar biasa meskipun masih terwarisi utang. Utang masih
dilakukan (Rp1.271 triliun) namun menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang (-)3
persen diawal pemerintahannya menjadi melompat hingga dilevel 3.6 persen dalam
waktu kira-kira 2 tahun masa kepemimpinannya. Hal ini terlihat dari peningkatan
nominal PDB yang sekitar Rp400 triliun dan rasio utang yang turun menjadi 77,2
persen. Bahkan koefisien gini rasio mampu menyentuh angka 0.31, bandingkan
dengan gini rasio tahun 2017 versi BPS yang masih 0.391.
.
Era Presiden Megawati perekonomian masih compang
camping, tapi langkah berani dilakukan dengan mengakhiri program reformasi yang
bekerjasama dengan IMF yang dilanjutkan dengan memprivatisasi perusahaan negara
serta mendivestasi bank dalam rangka menutup defisit anggaran negara. PDB berhasil
menembus angka Rp2.303 triliun meskipun utang masih stabil di Rp1.298 triliun. Terbitnya
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi paska
selesainya program IMF, sehingga pertumbuhan ekonomi membaik (PDB tumbuh
sekitar Rp900 triliun) dengan nilai tukar rupiah yang menguat dan turunnya
inflasi.
.
Pada 2 periode pemerintahan SBY terjadi lonjakan
jumlah utang sekitar Rp1.200 triliun, akan tetapi dibarengi juga dengan
lompatan PDB yang hampir 5 kali lipat atau Rp10.543 triliun. Pertumbuhan
ekonomi dimasa pemerintahan SBY berada di level 6 persen, sempat sekali diangka
4.6 persen pada tahun 2009 yang merupakan dampak krisis tahun 2008. Daya beli atau
konsumsi masyarakat menjadi perhatian utama rezim SBY, terbukti dengan beberapa
kali mengeluarkan bantuan tunai dan pemberian subsidi kepada masyarakat.
.
Bagaimana dengan utang dimasa Presiden Joko Widodo?
Kebijakan utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman
pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi utang tidak hanya sebagai
alat menambal defisit belanja pemerintah, namun juga sebagai alternatif
instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia, begitu kata Menteri Keuangan.
.
Pengelolaan utang dilakukan dengan sangat hati-hati
dan kredibel sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat. Defisit fiskal
Indonesia yang (-)1.7 persen mampu menghasilkan pertumbuhan PDB sebesar 5.17
persen. Jauh lebih baik daripada Turki yang mempunyai rata-rata defisit fiskal
(-)2.1 persen dan hanya menghasilkan pertumbuhan 4.8 persen.
.
Menurut Menteri Keuangan, utang adalah untuk investasi
manusia dan investasi infrastruktur. Dan ini adalah untuk membuat Indonesia
menjadi makin kuat, makin sejahtera, sehingga aspek untuk membayar kembali itu terjaga.
Kalau menurut saya, masing-masing rezim pemerintahan (Presiden) sejatinya tidak
ingin berutang. Walaupun terpaksa, utang yang dibuat dipastikan untuk
kemaslahatan rakyatnya. Karena bagi mereka UTANG adalah Upaya TerAkhir NeGara.
.
Wallahu a’lam
#utang
#apbn
#utang
#apbn
Tautan bermanfaat:
