APBN 2019 dan Dampaknya pada Makro Ekonomi per Februari 2019

Penerimaan Perpajakan

.

Pertumbuhan dari seluruh perpajakan (termasuk bea cukai) hingga Februari 2019 adalah 10 persen. Pertumbuhan tersebut menghasilkan realisasi perpajakan sebesar Rp177,2 triliun atau 9,9 persen dari target APBN tahun 2019. Kinerja ini sedikit melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 13,9 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh performa PPh Nonmigas dan cukai.

.

PPh Nonmigas mampu tumbuh hingga 13,5 persen atau lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2018 dan tahun 2017. Sedangkan penerimaan cukai tumbuh lebih dari 7 kali lipat. Pertumbuhan signifikan cukai tersebut disebabkan dari pergeseran pola pelunasan cukai hasil tembakau (CHT), sebagai dampak implementasi PMK 57 tahun 2017.

.

Penerimaan Pajak

.

Gambaran sekilas penerimaan pajak yang tumbuh salah satunya didorong oleh PPh Nonmigas, mengindikasikan bahwa ekonomi nasional masih menggeliat. Mengapa demikian? Mari dilihat karakter perusahaan yang melakukan restitusi. Perusahaan tersebut adalah industri sawit, pertambangan, industri logam dasar, kendaraan, hingga industri kertas. Industri-industri tersebut rata-rata restitusi dalam rangka melakukan ekspor.

.

Jenis pajak utama juga memberikan sinyal positif ekonomi. PPh 21 yang merupakan pajak karyawan tumbuh 15,7 persen. Hal ini menggambarkan kondisi perekonomian yang kondusif, karena perusahaan masih mampu membayar karyawannya atau menambah jumlah pekerjanya. PPh 21 impor tumbuh melambat tipis 4 persen, seiring kebijakan pengendalian impor. Namun demikian implikasinya terhadap dunia usaha harus dimonitor.

.

PPh OP (Orang Pribadi) sejauh ini tumbuh bagus, yaitu 28,2 persen atau lebih baik dari tahun lalu yang hanya 10,6 persen. Meskipun kontribusi terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan masih kecil (0,5 persen), namun tren ini cukup menggembirakan. Sedang PPh Badan pertumbuhannya (40,4 persen) jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 7,7 persen.

.

Dengan kinerja perusahaan atau badan, orang pribadi dan karyawan yang tinggi, maka gambaran kondisi perekonomian dari sisi penyerapan ketenagakerjaan cukup menggembirakan. Hal itu konsisten dengan pertumbuhan jumlah laporan SPT yang tumbuh 15,32 persen.

.

PPh 26 tumbuh negatif, sedang PPh Final yang berkaitan dengan simpanan masyarakat di bank tumbuh tipis 3,7 persen. PPN Dalam Negeri kontraksi minus -18,3 persen. Lonjakan restitusi adalah penyebabnya, jadi bukan ketidakkonsistenan dengan PPh. Sedang PPN Impor konsisten dengan PPh Impor yang melambat, akibat dari penurunan kegiatan impor.

.

Pada sisi sektoral, terjadi pertumbuhan yang menarik. Dimana pajak dari industri pengolahan pertumbuhannya negatif. Namun demikian, penurunan ini juga disebabkan oleh lonjakan restitusi (kebijakan percepatan restitusi), terutama PPN dari otomotif, sawit, hingga pertambangan. Alhasil, pajak dari industri pengolahan tidak serta merta ditafsirkan mengalami kontraksi.

.

Sektor perdagangan mengalami perlambatan, karena hanya tumbuh 1,7 persen. Tapi berbeda dengan sektor jasa keuangan, yang tahun lalu kontraksi menjadi tumbuh hingga double digits. Peningkatan ini disebabkan karena kenaikan suku bunga, dan peningkatan profit para penyedia jasa sektor keuangan.

.

Sektor konstruksi dan real estate mengalami kontraksi tipis. Sedang sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 27,6 persen, seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Sektor pertambangan tumbuh kuat sebesar 30,7 persen, setelah mengalami kontraksi pada periode yang sama tahun lalu.

.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

.

Penerimaan cukai yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun ini, tumbuh signifikan. Hal itu disebabkan oleh normalisasi pola pelunasan cukai hasil tembakau (CHT), implementasi PMK 57 tahun 2017. Pada tahun 2018 lalu, para pabrik rokok (PR), diberikan relaksasi pelunasan hingga ke tahun berikutnya. Sedang sebelumnya pelunasan harus dilakukan di tahun berjalan.

.

Bea masuk (BM) mengalami perlambatan, hal ini diakibatkan oleh penurunan aktifitas impor dan pengaruh pelemahan kurs. Pun demikian dengan penerimaan bea keluar (BK), mengalami penurunan terutama pada perusahaan tambang besar yang sedang melakukan shifting operasinya.

.

Pajak dalam rangka impor (PDRI), seperti PPN Impor dan PPh Impor tumbuh tipis. Bahkan untuk PPN Barang Mewah Impor, kontraksinya cukup dalam (-23,58 persen). Kondisi tersebut bagus bagi pemerintah, dalam upayanya mengendalikan impor untuk memperbaiki neraca perdagangan (NP).

.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya relatif sama dengan realisasi tahun lalu. Penerimaan PNBP dari sumber daya alam (SDA) turun tipis -1,4 persen). Realisasi harga yang lebih rendah dari asumsi, seperti ICP dan harga batubara acuan (HBA) menjadi penyebabnya.

.

Asumsi ICP adalah USD 70, pada kenyataannya terealisasi di harga USD58,9/barel. Realisasi kurs rupiah juga realisasinya hanya Rp14.300 dari asumsi Rp15.000. Sedang realisasi HBA hanya sebesar USD92,1/ton, padahal tahun lalu mencapai USD98,1/ton. PNBP lainnya, kekayaan negara yang dipisahkan (KND), dan pendapatan badan layanan umum (BLU), kondisinya relatif cukup baik. 

.

Realisasi Belanja

.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Februari 2019 secara nominal lebih tinggi dari realisasi 2018. Hal ini diakibatkan karena realisasi bantuan sosial (bansos) dari program keluarga harapan (PKH) yang meningkat 2 kali lipat, sesuai yang disampaikan pada APBN tahun 2019. Selain itu juga karena adanya akselerasi pencairan penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan.

.

Bila dilihat komponennya, belanja pegawai realisasi sebesar Rp57,5 triliun atau 15,1 persen dari target APBN 2019. Jumlah itu hampir sama dengan realisasi tahun lalu, namun karena nominalnya lebih tinggi maka pertumbuhannya naik menjadi 6,2 persen.

.

Belanja barang sudah terealisasi Rp15,2 triliun, tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu. Belanja modal sedikit lebih kecil dari tahun lalu, karena hanya mencapai Rp4,3 triliun atau negative growth.

Pembayaran utang juga mengalami pertumbuhan negatif. Sedang subsidi tumbuh 19,7 persen, yang disebabkan oleh subsidi BBM dan LPG yang meningkat Rp6,2 triliun atau tumbuh 21,5 persen.

.

Realisasi Pembiayaan

.

Realisasi pembiayaan anggaran hingga 28 Februari 2019 meningkat, antara lain meningkatnya realisasi surat berharga negara (SBN) (neto) sebesar Rp197,1 dibanding tahun lalu yang sebesar Rp49,2 triliun. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan prefunding dan rendahnya jatuh tempo SBN.

.

Kesimpulan

.

Secara umum kondisi realisasi APBN tahun 2019 hingga bulan Februari menggambarkan kondisi makro ekonomi nasional yang menunjukkan momentum yang cukup kuat, ditengah pelemahan lingkungan global. Hal itu nampak dari realisasi penerimaan negara, terutama perpajakan dimana PPh mengalami perbaikan, dan PPN yang mampu tumbuh positif meskipun mengalami lonjakan restitusi.

.

Selain itu perbaikan serapan belanja juga turut memperlihatkan kondisi makro ekonomi yang kondusif. Defisit juga masih sesuai dengan yang direncanakan pada APBN 2019. Sehingga denganperforma hingga bulan Februari ini, maka pelaksanaan APBN masih relatif terjaga meskipun beberapa asumsi dasar sedikit bergeser. Penerimaan negara masih diperkiraan tercapai dan belanja sesuai target, serta pembiayaan yang masih relatif terkendali.  

.

wallahu a'lam 

#APBN2019
#makroekonomi

 

My fears

Finance Minister Sri Mulyani sees a "high risk" of GDP growth undershooting the 5.3% target this year.
 "We see the economy growing 5.3% this year, but downside risks are high. Do not think 2019 will be easier than last year," she said at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry forum.
.
Actually the likely situation occured in 2018 when the economic growth realization was ended at 5.17%, lower than the government target of 5.4%. The global pressure such as the US Federal Reserve's monetary policy that may fall this year, the trade spat between China and the US, a fall in commodity prices, and likely low investment growth may put the domestic economy under pressure.
.
Global pressure may hits the import duty revenue, since it would influence the lower growth of international trade. Currency rate would become potential problem to the import volume, as the Fed issues it’s monetary policy. Anticipating the pressures,  Bank Indonesia has hiked its key rate by 175 bps to 6.00%.
.
The export duty realization would face the situation identically. A fall in commodity prices and production may curb export growth. Investment even may not grow 7% due to high interest rates. Hopefully, the impact not hitting the economy for the 2019, since it could affect the puchasing power and potentially dragging the excise revenue down.
.
Government has drafted the macro-assumptions to lead the national economy. The assumptions consist of inflation at 3.5%, average exchange rate at 15,000/$1, average crude oil price at $70 per barrel, crude oil output at 775,000 barrel per day, gas output at 1.25 mln barrels of oil equivalent per day, and yield on the three-month Treasury. Government should be able to manage the global pressure impacts and struggle in keeping the macro-assumptions set, or it ruin not only DJBC’s revenue but economy as well.
.
#heavenknows.

#internationaltrade
#nationalmacroeconomy

Mengulik tahun politik

Capaian tahun 2018
. 
Pada acara Economic Outlook 2019, Menteri Keuangan memberikan gambaran ekonomi di tahun 2019. Beliau menyampaikan bahwa bicara prospek 2019, maka erat kaitannya dengan apa yang terjadi di tahun 2018. Tahun dimana bisa dibilang berhasil dilalui dengan cukup baik, dari sisi fiskal maupun ekonomi. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan yang mencapai 5,17 atau lebih baik dari tahun 2017 yang hanya 5,07.

.

Capaian tersebut tentu diraih dengan tidak mudah, tekanan seperti kenaikan suku bunga Fed sebanyak 4 kali yang mengakibatkan capital outflow pada sebagian besar emerging countries. Dampak lanjutannya yaitu koreksi atas nilai tukar (rupiah), yang mengharuskan BI melakukan koreksi suku bunga sebanyak 7 kali sepanjang 2018. The fact above says a lot about national economic resiliency.

.

Domestic demand menjadi faktor penting ketahanan ekonomi nasional. Pertumbuhan konsumsi masih tumbuh di atas 5%, bahkan investasi sudah mengalami recovery dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan pertumbuhan yang nyaris 7%. Namun demikian, ekspor nasional pertumbuhannya masih dibawah pertumbuhan impor.

.

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan di tahun 2019, yaitu bagaimana ekonomi dan neraca pembayaran bisa tetap sustain secara bersama-sama. Pemerintah di tahun 2019 harus fokus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Prospek ekonomi tahun 2019 sendiri ditandai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah asumsi itu bisa dicapai?

.

Optimisme tahun 2019
. 
Pemerintah tentu harus yakin dan optimis dapat tercapai. Optimisme yang dilandasi oleh keyakinan bahwa konsumsi masyarakat masih tetap kuat, disertai investasi yang memberikan sinyal peningkatan. Pun demikian dengan indikator lainnya seperti suku bunga yang positif, situasi kondusif relatif terjaga, serta pelaku pasar yang tetap confidence.

.

Kestabilan ekonomi 2019 akan tergambar dalam tingkat inflasi, nilai tukar, maupun resiliency ekonomi nasional. Tingkat inflasi menjadi perhatian tersendiri, dimana inflasi yang rendah dan terjaga (stabil) menjadi motor utama pertumbuhan konsumsi dan investasi dalam negeri.

.

Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. APBN tahun 2019 dengan belanja sebesar Rp2,400 triliun lebih, telah menganggarkan sekitar Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Belanja sektor pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga tidak dilupakan. Pemerintah mengalokasikan Rp500 triliunan untuk pendidikan, Rp120 triliunan untuk kesehatan, dan Rp300 triliunan untuk program pengentasan kemiskinan atau pemerataan.

.

Perhatian atas sektor-sektor itu sepertinya bentuk upaya pemerintah dalam menjaga pondasi ekonomi masyarakatnya. Apalagi pemerintah harus dapat memanfaatkan momentum tren positif. Dimana pertumbuhan diikuti dengan tingkat kemiskinan dilevel 1 digit atau 9,66%, tingkat pengangguran yang terendah sejak 2012 yaitu 5,3%, dan gini rasio yang membaik di 0,38.

.

Kesejahteraan masyarakat merupakan pondasi bagi ekonomi nasional untuk tetap tumbuh tinggi, sehat, dan inklusif. Tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi tidak serta merta identik dengan konsumerisme. Akan tetapi bisa juga mengindikasikan level kesejahteraan kelas menengah dan juga keberhasilan pengentasan masyarakat miskin.

.

Kombinasi antara pembangunan SDM dan infrastruktur harus dapat dikombinasikan dengan rapi. Pembangunan SDM seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial harus bisa diselaraskan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Karena dengan demikian maka domestic demand berpotensi menjadi semakin kuat.

.

Competitiveness issue
. 
Bagaimana dengan isu competitiveness yang secara tidak langsung berkaitan dengan kondisi neraca pembayaran? Pengurangan beban birokrasi terhadap investasi harus terus diupayakan. Terobosan online single submission (OSS) yang mendisiplinkan pemerintah pusat dan daerah dalam proses memulai investasi, dapat menjadi gebrakan dalam upaya mengundang investasi.

.

APBN yang merupakan alat fiskal juga harus dimaksimalkan, antara lain melalui pemberian tax holiday dengan prosedur yang semakin dipermudah. Fasilitas kepabeanan dan cukai terus diberikan untuk kegiatan produktif, investasi dan ekspor. Tidak ketinggalan juga adalah percepatan proses restitusi.

.

Optimisme pemerintah di tahun 2019 terbentuk juga dari kinerja penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan selama 2 tahun berturut-turut. Apalagi pertumbuhan penerimaan itu terjadi pada sektor-sektor penting seperti manufaktur, perdagangan, pertambangan, hingga jasa keuangan.

.

Kondisi menggembirakan di sektor produksi apabila terus terjaga seharusnya dapat mendorong investasi, yaitu sebagai bentuk dari penambahan kapasitas. Potensi tersebut harus dapat ditangkap oleh pemerintah,  seperti dengan memberikan kebijakan yang mempermudah investasi baik dengan insentif maupun pemyediaan infrastruktur yang memadai.     

.

Perpajakan, termasuk bea cukai, saat ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, melainkan juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Hal itu diimplementasikan dengan melakukan pelayanan dan pemberian fasilitasi.

.

Perlu diingat, masih ada environment global seperti kondisi geo-politik, geo-ekonomi dan geo-sekuriti yang harus tetap diwaspadai dan juga dikelola. Pemerintah harus memonitor stabilitas sektor keuangan, dengan terus menjaga indikator-indikator perekonomian di posisi yang robust. Pemerintah harus berusaha menjaga pertumbuhan dan stabilitas untuk tidak trade off, dimana pertumbuhan terus berjalan dan stabilitas tetap terjaga.

.

Optimisme bahwa ekonomi nasional di tahun 2019 masih berada di jalur positif memang harus dijaga. Namun optimisme itu harus lebih mempertimbangkan tantangan yang membentang di depan mata. Bangsa ini harus move on dari kinerja baik di tahun lalu, dan fokus membawa negeri ini tinggal landas (bukan tinggal di landasan). Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, “Lan Tarji’al Ayyamul-Latii Madhat”.

.

Wallahua’lam

#tahunpolitik
#APBN2019