Jumat, 01 Maret 2019

Mengulik tahun politik



Capaian tahun 2018

Pada acara Economic Outlook 2019, Menteri Keuangan memberikan gambaran ekonomi di tahun 2019. Beliau menyampaikan bahwa bicara prospek 2019, maka erat kaitannya dengan apa yang terjadi di tahun 2018. Tahun dimana bisa dibilang berhasil dilalui dengan cukup baik, dari sisi fiskal maupun ekonomi. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan yang mencapai 5,17 atau lebih baik dari tahun 2017 yang hanya 5,07.
.
Capaian tersebut tentu diraih dengan tidak mudah, tekanan seperti kenaikan suku bunga Fed sebanyak 4 kali yang mengakibatkan capital outflow pada sebagian besar emerging countries. Dampak lanjutannya yaitu koreksi atas nilai tukar (rupiah), yang mengharuskan BI melakukan koreksi suku bunga sebanyak 7 kali sepanjang 2018. The fact above says a lot about national economic resiliency.
.
Domestic demand menjadi faktor penting ketahanan ekonomi nasional. Pertumbuhan konsumsi masih tumbuh di atas 5%, bahkan investasi sudah mengalami recovery dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan pertumbuhan yang nyaris 7%. Namun demikian, ekspor nasional pertumbuhannya masih dibawah pertumbuhan impor.
.
Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan di tahun 2019, yaitu bagaimana ekonomi dan neraca pembayaran bisa tetap sustain secara bersama-sama. Pemerintah di tahun 2019 harus fokus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Prospek ekonomi tahun 2019 sendiri ditandai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah asumsi itu bisa dicapai?
.
Optimisme tahun 2019

Pemerintah tentu harus yakin dan optimis dapat tercapai. Optimisme yang dilandasi oleh keyakinan bahwa konsumsi masyarakat masih tetap kuat, disertai investasi yang memberikan sinyal peningkatan. Pun demikian dengan indikator lainnya seperti suku bunga yang positif, situasi kondusif relatif terjaga, serta pelaku pasar yang tetap confidence.
.
Kestabilan ekonomi 2019 akan tergambar dalam tingkat inflasi, nilai tukar, maupun resiliency ekonomi nasional. Tingkat inflasi menjadi perhatian tersendiri, dimana inflasi yang rendah dan terjaga (stabil) menjadi motor utama pertumbuhan konsumsi dan investasi dalam negeri.
.
Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. APBN tahun 2019 dengan belanja sebesar Rp2,400 triliun lebih, telah menganggarkan sekitar Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Belanja sektor pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga tidak dilupakan. Pemerintah mengalokasikan Rp500 triliunan untuk pendidikan, Rp120 triliunan untuk kesehatan, dan Rp300 triliunan untuk program pengentasan kemiskinan atau pemerataan.
.
Perhatian atas sektor-sektor itu sepertinya bentuk upaya pemerintah dalam menjaga pondasi ekonomi masyarakatnya. Apalagi pemerintah harus dapat memanfaatkan momentum tren positif. Dimana pertumbuhan diikuti dengan tingkat kemiskinan dilevel 1 digit atau 9,66%, tingkat pengangguran yang terendah sejak 2012 yaitu 5,3%, dan gini rasio yang membaik di 0,38.
.
Kesejahteraan masyarakat merupakan pondasi bagi ekonomi nasional untuk tetap tumbuh tinggi, sehat, dan inklusif. Tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi tidak serta merta identik dengan konsumerisme. Akan tetapi bisa juga mengindikasikan level kesejahteraan kelas menengah dan juga keberhasilan pengentasan masyarakat miskin.
.
Kombinasi antara pembangunan SDM dan infrastruktur harus dapat dikombinasikan dengan rapi. Pembangunan SDM seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial harus bisa diselaraskan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Karena dengan demikian maka domestic demand berpotensi menjadi semakin kuat.
.
Competitiveness issue

Bagaimana dengan isu competitiveness yang secara tidak langsung berkaitan dengan kondisi neraca pembayaran? Pengurangan beban birokrasi terhadap investasi harus terus diupayakan. Terobosan online single submission (OSS) yang mendisiplinkan pemerintah pusat dan daerah dalam proses memulai investasi, dapat menjadi gebrakan dalam upaya mengundang investasi.
.
APBN yang merupakan alat fiskal juga harus dimaksimalkan, antara lain melalui pemberian tax holiday dengan prosedur yang semakin dipermudah. Fasilitas kepabeanan dan cukai terus diberikan untuk kegiatan produktif, investasi dan ekspor. Tidak ketinggalan juga adalah percepatan proses restitusi.
.
Optimisme pemerintah di tahun 2019 terbentuk juga dari kinerja penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan selama 2 tahun berturut-turut. Apalagi pertumbuhan penerimaan itu terjadi pada sektor-sektor penting seperti manufaktur, perdagangan, pertambangan, hingga jasa keuangan.
.
Kondisi menggembirakan di sektor produksi apabila terus terjaga seharusnya dapat mendorong investasi, yaitu sebagai bentuk dari penambahan kapasitas. Potensi tersebut harus dapat ditangkap oleh pemerintah,  seperti dengan memberikan kebijakan yang mempermudah investasi baik dengan insentif maupun pemyediaan infrastruktur yang memadai.     
.
Perpajakan, termasuk bea cukai, saat ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, melainkan juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Hal itu diimplementasikan dengan melakukan pelayanan dan pemberian fasilitasi.
.
Perlu diingat, masih ada environment global seperti kondisi geo-politik, geo-ekonomi dan geo-sekuriti yang harus tetap diwaspadai dan juga dikelola. Pemerintah harus memonitor stabilitas sektor keuangan, dengan terus menjaga indikator-indikator perekonomian di posisi yang robust. Pemerintah harus berusaha menjaga pertumbuhan dan stabilitas untuk tidak trade off, dimana pertumbuhan terus berjalan dan stabilitas tetap terjaga.
.
Optimisme bahwa ekonomi nasional di tahun 2019 masih berada di jalur positif memang harus dijaga. Namun optimisme itu harus lebih mempertimbangkan tantangan yang membentang di depan mata. Bangsa ini harus move on dari kinerja baik di tahun lalu, dan fokus membawa negeri ini tinggal landas (bukan tinggal di landasan). Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, “Lan Tarji’al Ayyamul-Latii Madhat”.
.
Wallahua’lam

#tahunpolitik
#APBN2019
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Stop Import, The Dream That (never) Comes True

President Joko Widodo ordered to echo hatred for foreign products when he opened the 2021 Ministry of Trade meeting. Mr. President also want...