Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarku

"Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya,” begitu pernyataan Presiden terpilih saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul beberapa waktu yang lalu.

.

Investasi memang salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia. Bahkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yang diasumsikan 5,2 sampai 5,5, masih menjadikan investasi sebagai pendorong yang dominan, ungkap Menteri Keuangan disela-sela Rapat Komisi XI membahas RAPBN 2020.

.

Kita tahu ada 5 Visi Presiden terpilih,seperti melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, dan APBN tepat sasaran. Dari kelimanya itu, pembangunan infrastruktur masih menempati posisi atau prioritas pertama Presiden. Alhasil, investasi sangat penting peranannya dalam mengakomodir Visi pertama.

.

Anggaran pembangunan infrastruktur di dalam 5 tahun terakhir, trennya selalu naik setiap tahun. Mulai dari tahun 2015 yang sebesar Rp 256,1 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 269,1 triliun. Kemudian ditahun 2017 bertambah menjadi Rp 388,3 triliun, dan tahun 2018 tumbuh menjadi Rp 410,7 triliun. Angka di tahun 2019 sendiri telah dianggarkan sebesar Rp 415 triliun.

.

Dilihat dari Visinya, Presiden sangat yakin kalau investasi terutama Penanaman Modal Asing (PMA), selain mendorong pertumbuhan ekonomi juga akan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Namun sebenarnya bila melihat faktanya, investasi yang meningkat dari tahun ke tahun tidak berpengaruh signifikan kepada penyediaan lapangan pekerjaan.

.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), paling tidak dalam 3 tahun terakhir, memperlihatkan bahwa penyerapan tenaga kerja dari investasi asing semakin turun rasionya. Bila di tahun 2016 dengan nilai investasi USD 28,96 miliar menyerap 951.939 tenaga kerja, maka di tahun 2017 dengan nilai USD 32,24 miliar malah hanya menyerap 767.352 tenaga kerja. Pada Triwulan I tahun 2019 juga tidak lebih baik, karena dengan investasi USD 29,31 miliar, hanya 490.368 tenaga kerja yang terserap.

.

Fenomena rasio investasi terhadap tenaga kerja yang terus turun bisa disebabkan karena beberapa hal. Dalam riset Asian Development Bank (ADB) dinyatakan bahwa perlambatan lapangan kerja merupakan konsekuensi dari dua faktor. Pertama, pertumbuhan ekspor manufaktur yang lebih lambat paska krisis. Kedua, perubahan komposisi ekspor, dari Light Industries (TPT dan pengolahan kayu) menjadi industri pengolahan makanan dan industri kimia yang cenderung lebih padat modal.

.

Ekspor manufaktur memang masih sebagai kontributor utama ekspor nasional. Data Bea Cukai per 30 Juni 2019 menggambarkan bahwa ekspor dari sektor manufaktur masih mendominasi ekspor nasional, yaitu sekitar 70 persen. Namun demikian, angka tersebut tumbuh negatif bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kondisi ini seakan mengonfirmasi kontribusi manufaktur atas pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah membaik sejak tahun 2008.  

.

Pengangguran terbuka nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 mencapai 7 juta orang lebih, dengan komposisi terbesar (87 persen) berpendidikan sampai setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU). Demografi tenaga kerja seperti itu jelas cenderung cocok dengan kategori Light Industries, yang sayangnya jumlahnya tidak tumbuh membaik.

.

Bila menilik komposisi ekspor beberapa jenis barang utama nonmigas di tahun 2018, menurut rilis BPS ekspor hasil industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah besi baja (69,4 persen) dan kimia dasar (16,9 persen). Bandingkan dengan hasil industri pakaian jadi yang tumbuh 8,5 persen, meskipun secara kontribusi masih yang tertinggi.

.

Perkembangan realisasi investasi PMA yang dikeluarkan BKPM, memperlihatkan kondisi yang serupa. Sejak tahun 2010, realisasi investasi PMA selalu tertinggi di industri makanan disusul industri kimia dan farmasi. Realisasi investasi PMA disektor industri tekstil, tidak pernah lebih tinggi dari USD 750 juta di tahun 2013, bandingkan dengan industri makanan serta industri kimia dan farmasi yang masing-masing USD 2,12 miliar dan USD 3,14 miliar ditahun yang sama.

.

Permasalahan menciutnya peran manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi, bila dibiarkan dapat berlanjut menjadi deindustrialisasi atau malah bisa jadi saat ini deindustrialisasi tengah berlangsung. Visi Presiden dalam menggenjot investasi sebenarnya sudah tepat, hanya saja lebih mantap lagi bila investasi yang digenjot cocok dengan sektor industri penyerap tenaga kerja.

.

Indonesia memang sudah tertinggal dari negara-negara tetangganya, apalagi ‘si bintang kejora’ Vietnam. Ketertinggalan tampak dari komoditas ekspor Vietnam yang relatif lebih value added dibanding Indonesia yang masih mengandalkan komoditas primer. Vietnam juga telah melewati era perpindahan industri dari Light Industries menuju industri padat modal. Alhasil, investasi industri padat modal Vietnam merupakan jalan keluar dari ketersediaan tenaga kerja ’blue collar’ yang jumlahnya semakin terbatas.

.

Produk pakaian jadi dan alas kaki Vietnam yang menjadi pengekor China di ‘Global Market Share’, sebagaimana disampaikan Hal Hill dari Australia National University (ANU), jadi bukti kesuksesan melewati fase perpindahan. Namun Indonesia, menurut riset ADB fase perpindahan industrinya tidak demikian. Indonesia telah memulai membangun industri padat modalnya disaat pasar tenaga kerja berketerampilan rendahnya masih tinggi. 

.

Kebijakan mengembangkan industri padat modal memang tidak salah, namun (kesan) meninggalkan industri penyerap tenaga kerja juga tidak bijak. Indonesia yang Foreign Direct Investment (FDI) inflow-nya di tahun 2018 versi United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) ternyata masuk 18 besar dunia, lebih baik dari Vietnam di posisi 21, harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal.

.

Efektifitas investasi nasional penting untuk ditingkatkan, tercermin dari indeks ICOR Indonesia yang dibawah negara-negara tetangga. ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output. Sehingga semakin rendah indeksnya, semakin efektif investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018, ICOR Indonesia masih di angka 6,3 dan masih dibawah Malaysia (4.6), Filipina (3.7), Thailand (4.5), dan Vietnam (5.2), no wonder investasi jor-joran beberapa tahun ini belum ‘nendang’ efeknya.

.

Ada baiknya Pemerintah mulai lebih memberi perhatian lagi kepada industri padat karya. Karena pengangguran terbuka dan angkatan kerja dengan keterampilan rendah masih cukup menganga. Mungkin lebih baik kita mundur selangkah, untuk kemudian bisa berjalan lebih jauh. Karena seharusnya Sumber Daya Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri. Jangan sampai kita menjadi seperti judul lagu Iwan Fals, ‘Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarku’, yang tidak mungkin bersatu.

.

Wallahu a’lam

https://properti.kompas.com/read/2019/02/06/230829821/anggaran-infrastruktur-2019-tembus-rp-415-triliun?page=all. 
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/20322301/pidato-visi-indonesia-jokowi-ancam-hajar-pungli-dan-penghambat-investasi. 
https://katadata.co.id/analisisdata/2019/03/08/lesunya-industri-manufaktur-membuat-ekonomi-stagnan

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/FDI_Realization_Based_on_Sector_Q1_2019.pdf

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/FDI_Realization_based_on_sector_Jan-Dec_2018.pdf

https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20190201093038.pdf

https://tirto.id/mengapa-investasi-asing-tak-menambah-lapangan-kerja-indonesia-eerq

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf

Blue economy is the cure

World Bank (WB) projects Indonesia GDP easing for 5.1 only in 2019, despite of private and government consumption that still grow by 5.2 and 5.1. The softer economy projected, is mainly influenced by global trade (trade war), global economy (slower growth in some advanced countries), and even commodity prices.
.
In additions, WB advices that Indonesia must prepare its economy in 2020. Indonesia should be able to manage the economy polices by creating better human capital, building more infrastructures, inviting job creators (investment), collecting more, better spending, and utilizing the natural resources.
.
Let’s concentrate in to the last advice. It is amazing that Indonesia has tremendous natural resources, and that’s why ‘wonderful Indonesia’ is become national brand in tourism. We should proud that 76 percent of the world’s coral species are in Indonesia. But the wonderful and tremendous is facing problems. Infrastructure gaps is still the major issue, climate change worsts the situation, and over-tourism such as in Bali and Lombok completes the problems.
.
Indonesia get USD3.1 billion annually from coral reef tourism. In fishery sector, 7 millions people are involved and contribute USD26.9 billion or 2.6 percent of GDP. But actually, those economy effects have not yet been maximum since over-fishing is existed. WB believes that if Indonesia reforms the management of fisheries, it could gain until USD3.3 billion more per year within 10 years. Tourism and fisheries sectors even could have USD171 billion more, if marine pollution is successfully tackled.
.
The situation now, marine (plastic) debris is a common problem in entire Indonesia ocean and coastline. No wonder, Indonesia is the world 2nd-largest marine debris producer. It is humiliating and annoying, isn’t it?  
.
Tourism sector should be able to help the current account deficit (CAD). So, dollar spent by tourists is the subject. Sadly, WB captures that reef expenditure per foreign and domestic tourist in Indonesia is quit low, only USD165. This amount is so far away from what Vietnam and Thailand get, which is more than USD2,200 per tourist.
.
Indonesia may start by focusing in plastic garbage eradication program. The revenue lost because of plastic garbage is about USD170 million annually, through tourism and fisheries sectors. If the government is serious in taking tourism and fisheries as the alternative revenue resource, several actions should be taken.
.
Government should build a stronger framework, such as data and knowledge for monitoring and decision making. Later on, better management is required. Visitors flow and waste water treatment may become the priorities to handle. Eventually, plastic bag excise must be implemented.
.
Indonesia customs already promoted the plastic bags issue couple years ago, even it had become one of revenue targets since 2017. We do believe by implementing the policy, we are doing our main duties, ‘to protect the community and to collect revenue’.         
.
Written as a report of attending the World Bank’s Economic Quarterly

#blueeconomy
#plasticexcise
#cukaiplastik
#kantongplastik

Tradewar Jilid II

Ekonomi AS Ekspan

.

Genderang perang belum selesai ditabuh oleh Paman Sam kepada Sang Naga. Terbukti beberapa waktu kemarin, Presiden Trump mengeluarkan pernyataan pengenaan bea masuk tambahan kepada produk-produk asal China, terutama yang belum terkena dampak perang dagang jilid 1. Trump mungkin merasa kebijakan perang dagang jilid 1 telah berhasil mengangkat perekonomian Amerika Serikat (AS). Tidak salah memang bila melihat rilis Departemen Perdagangan AS, yang menyatakan pertumbuhan ekonomi AS berekspansi 3,2 persen secara tahunan pada kuartal I tahun 2019.

.

AS mampu berkelit dari dampak turunnya konsumsi pribadi, akibat penutupan layanan pemerintahan (government shut down) selama sebulan lebih. Padahal konsumsi pribadi merupakan dua pertiga dari Produk Domestik Brutonya (PDB), bandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 55 persenan.

.

Perang dagang jilid 2 ini, AS mengenakan bea masuk senilai 25% untuk impor asal China senilai US$ 325 miliar. Produk sebanyak lebih dari 5.000 jenis, mulai dari modem internet hingga bahan bangunan terancam semakin susah masuk ke AS. Padahal nilai perdagangan impor AS dengan China mencapai USD526 miliar atau 21 persen dari total impornya, versi World Bank pada tahun 2017 lalu.

.

Efek Berantai

.

Buah dari perang dagang, membuat AS harus mensubstitusi impor asal China. Padahal barang yang terkena kebijakan bukan hanya terdiri barang konsumsi, namun juga bahan baku dan penolong. Alhasil, AS juga harus mengurangi ekspor dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestiknya.

.

Akibat bagi China tentu menekan kinerja ekspornya, apalagi pasar AS porsinya mencapai 19 persen. Tekanan pada ekspor mengakibatkan China harus mencari pasar baru, seperti ke emerging countries. Perlambatan pada ekspor, akan membuat China mengurangi kapasitas produksinya industrinya. Sehingga berdampak pada impor, terutama bahan baku, yang akan berkurang.

.

.
Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, gejolak ekonomi kedua negara bersengketa tersebut, sudah tentu berpengaruh pada perekonomian dunia tidak terkecuali Indonesia. Sebab nilai perdagangan kedua negara itu dengan Indonesia hampir seperempat total ekspor nasional, menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per April 2019.  
.
Ekspor nasional ke kedua negara itu juga sudah pasti akan melambat, kecuali Indonesia dapat memanfaatkan celah dari kebutuhan barang yang sebelumnya diperdagangkan kedua negara. Padahal pengalaman perang dagang jilid 1 sebelumnya, Indonesia tidak bisa mengambil kesempatan emas itu.
.
Indonesia gagal bersaing diproduk tekstil dan alas kaki yang merupakan komoditas utama ekspor ke AS. Jangan berharap dengan China, karena produk andalan ekspor nasional ke sana berupa batubara dan olahan primer, yang notabene dikurangi akibat penurunan kapasitas produksi. Padahal disaat yang sama Indonesia harus mewaspadai potensi spillover ekspor China. Limpahan ekspor itu diindikasi mulai terjadi, dimana impor nasional asal China per April 2019 versi BPS tumbuh paling pesat diantara negara asal impor lainnya.
 .

.
Perlambatan ekspor dan tumpahan ekspor dari China tadi, mengakibatkan pendalaman defisit pada Neraca Perdagangan (NP). Bahkan apabila dikombinasikan dengan Neraca Jasa yang tidak lebih baik, maka ancaman defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit) yang melebar ada di depan mata.
.

Tekanan pun merembet ke nilai tukar Rupiah, yang berpotensi terdepresiasi. Tekanan datang dari kondisi Capital Market yang volatile akibat situasi perang dagang. Karena investor akan condong mencari investasi Safe Haven, seperti berinvestasi ke Dolar AS atau Yen Jepang. Akibatnya, Neraca Pembayaran terancam terdorong ke teritori negatif. Ujung dari semua sequences tadi adalah, pertumbuhan ekonomi nasional yang kontraksi.

.

Tindakan Preventif Nasional

Pemerintah jelas harus mengambil tindakan konkrit menghadapi situasi emergency perkonomian nasional. Kebijakan mendorong ekspor jelas wajib, namun komoditas ekspor nasional minim value added dan less competitive, serta pasar ekspor yang tidak variatif. Sepertinya perlu mendisain ulang jenis investasi yang tahun-tahun sebelumnya didominasi infrastruktur.

.

Pemerintah yang mulai memriotaskan bentuk PMTB berupa mesin dan perlengkapan, dapat mengombinasikan insentif fiskal yang berserak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan investasi non bangunan (infrastruktur ) seperti mesin. Penguatan barang modal atau mesin pada industri besi dan baja, bisa menjadi langkah awal.
.
 
. 

Ekstensifikasi pasar ekspor juga perlu dikuatkan. Peneliti INDEF Bima Yudistira juga menyatakan, bahwa sudah waktunya untuk memperluas pasar ke negara alternatif seperti Rusia, Afrika, dan Amerika Latin. Peran atase perdagangan atau kedutaan di negara-negara tujuan eskpor alternatif harus diperkuat. Apabila permintaan tiap negara diketahui sampai detail, maka dapat membantu eksportir menembus pasar baru.

.

Kaitannya dengan alihan impor China, perlu dilakukan assessment atas barang-barang impor. Peningkatkan utilitas produksi lokal perlu ditingkatkan, seperti melalui kebijakan penggunaan komponen lokal dalam industri (TKDN). Masyarakat bisa berkontribusi dengan mengurangi aktivitas konsumtif terhadap barang buatan luar negeri, naif memang tapi harus bagaimana lagi?

.

Menaikkan PPh impor sebagaimana dilakukan di tahun lalu (PMK 110) bisa menjadi opsi. Namun demikian, measure ini harus dilakukan terhadap komoditas yang:

1.       Memiliki efek berantai relatif kecil;

2.       Keterkaitan dengan industri rendah;

3.       Bukan komoditas sektor hulu;

4.       Konten impor yang tinggi, dan

5.       Merupakan produk akhir.

.

Komoditas primer, seperti minyak kelapa sawit, pasarnya saat ini dalam tekanan karena terkena kampanye negatif, penambahan tarif, hingga harga yang terpuruk. Kebijakan biodisel yang telah dimulai tahun lalu bisa diperkuat. Perkembangan teknologi, mungkin mampu meningkatkan kebijakan B-20 hingga menjadi B-100?

.

Negara memang sedang menghadapi situasi yang tidak gampang. Gonjang-ganjing politik di dalam negeri belum selesai, ditambah perkonomian dunia yang tidak menguntungkan. Jangan sampai Indonesia seperti kata pepatah, ‘gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah’.

.

Wallahu a’lam

#tradewar
#tradewarjilidII
#neracaperdagangan
#perangdagang