Konsisten Tumbuh Positif Sepanjang Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai Lampaui Target APBN 2018

Peran Bea Cukai

Jangan pernah lelah mencintai negeri ini, begitu pesan Menteri Keuangan pada seluruh jajarannya disuatu kesempatan. Negeri yang indah, negeri yang sedang giat melakukan pembangunan demi mengejar ketertinggalan, terutama infrastruktur. Ketertinggalan yang kritis pada tahun 2014, dimana biaya logistik nasional mencapai 25,7 persen atau yang tertinggi dikawasan Asia Tenggara menurut Bank Dunia.

.

Alhamdulillah sedikit demi sedikit bangsa ini mulai mengejar ketertinggalannya, terbukti dengan membaiknya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index, yang merupakan penilaian tingkat kompetitif negara-negara di dunia yang diselenggarakan oleh World Economy Forum tiap dua tahun sekali. Penilaian dilakukan melalui riset atas produktivitas dan kesejahteraan secara komprehensif. Perbaikan posisi Indonesia adalah dari peringkat 56 pada tahun 2014-2015 menjadi peringkat 36 di tahun 2017-2018.

.

Perbaikan peringkat tersebut diraih salah satunya melalui gencarnya pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. Alhasil, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pun selalu meningkat setiap tahunnya. Alokasi terkait infrastruktur pada tahun 2015 mencapai Rp290,3 triliun, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar Rp177,9 triliun. Peningkatan alokasi terus terjadi di tahun 2016 sebesar Rp317,1 triliun, kemudian Rp387 triliun di tahun 2017, dan pada tahun 2018 ini sebesar Rp410,4 triliun.

.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) turut berperan aktif dalam mendukung program pembangunan tersebut, dengan memaksimalkan fungsi sebagai Revenue Collector demi ketersediaan anggaran negara. Selain bertanggung jawab atas penerimaan kepabeanan dan cukai, DJBC juga mengelola penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya seperti PPN Impor, PPnBM Impor, dan PPh Impor. Total penerimaan yang dikelola DJBC tersebut memberikan sumbangsih sekitar 23 persen dari total pendapatan negara pada APBN tahun 2018 yang sebesar Rp1.894,72 triliun. Bahkan bila dilihat dari target penerimaan perpajakan yang Rp1.618,09 triliun, DJBC berkontribusi hampir mencapai 30 persen.

.

Tantangan Penerimaan Tahun 2018

.

Pada tahun 2017 lalu, DJBC berhasil melampaui target yang diamanatkan APBN/P tahun 2017 yang Rp189,1 triliun dengan capaian Rp192,3 triliun atau 101,7 persen. Bahkan DJBC mencatatkan surplus di semua komponen penerimaannya yaitu bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan Cukai.  Prestasi yang sama tentu diharapkan pada tahun 2018 ini, meskipun ada beberapa hal atau kondisi yang berbeda dengan tahun lalu.

.

Pertama adalah jumlah target yang tentu lebih besar dibandingkan target tahun lalu, yaitu sebesar Rp194,1 triliun. Target penerimaan kepabeanan dan cukai memang selalu naik dari tahun ke tahun. Target penerimaan DJBC pada APBN 2018 sendiri meningkat sebesar 7,6 persen dibandingkan target pada APBN/P 2017 lalu, padahal peningkatan target APBN tersebut tidak selalu diikuti oleh faktor pendorong penerimaannya.

.

Penerimaan BM menghadapi tantangan dengan semakin banyaknya kegiatan importasi yang komoditasnya bertarif nol persen, ditambah semakin banyaknya utilisasi skema Free Trade Agreement (FTA) dari tahun ke tahun. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerjasama perdagangan internasional. Kerjasama perdagangan dalam bentuk FTA dimaksudkan untuk mendorong perdagangan nasional dengan negara mitra, meskipun di sisi lain menjadi downside risk  terhadap penerimaan BM.

.

Situasi perdagangan dunia, seperti perang dagang Amerika Serikat vs Tiongkok, juga menyebabkan kontraksi pada perdagangan global. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa situasi perang dagang yang terus meningkat akan menghambat pertumbuhan ekonomi global tahun ini dan tahun depan. Bahkan dalam pertemuan di Bali lalu, IMF memperkirakan perang dagang akan mengakibatkan kerentanan atas tekanan yang tiba-tiba, terutama bagi negara-negara berkembang.

.

Penerimaan BK terkendala rendahnya harga komoditas primadona ekspor Indonesia, yaitu Crude Palm Oil (CPO), di pasar dunia yang sepanjang tahun ini berada di bawah harga patokan ekspor. Situasi regional dan kondisi cuaca di situs pertambangan dan pengapalan turut memberikan ketidakpastian atas terjadinya kendala pasokan/produksi (supply disruption).

.

Penerimaan cukai masih menghadapi kendala keterbatasan barang kena cukai (BKC). Hingga saat ini BKC hanya terdiri dari cukai hasil tembakau (CHT), minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA). Cukai atas kemasan plastik menjadi permasalahan tersendiri karena telah dibebankan pada APBN tahun 2018 sebesar Rp500 miliar, meskipun peraturan yang menjadi dasar dan tata laksana pemungutannya belum juga selesai.  

.

Kedua adalah faktor kebijakan, dimana pada tahun 2018 merupakan dimulainya implementasi PMK nomor 57/PMK.04/2017 yang merelaksasi PMK nomor 20/PMK.04/2015 dalam hal pelunasan CHT. Akibat yang ditimbulkan adalah konsekuensi terjadi pergeseran penerimaan CHT dari tahun berjalan ke tahun berikutnya. Hal tersebut menjadi perhatian khusus, mengingat nilai rupiah yang diperkirakan bergeser menjadi penerimaan tahun 2019 jumlahnya cukup signifikan. Apalagi kontribusi penerimaan CHT terhadap penerimaan secara keseluruhan sangat besar, yaitu mencapai 75 persen.

.

Kinerja Penerimaan Tahun 2018

.

Bagaimanapun juga “the show must go on”. Pimpinan beserta seluruh jajaran DJBC tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Komitmen tersebut tercermin pada kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai yang konsisten tumbuh positif sepanjang tahun 2018.

Upaya pemerintah mengatasi dampak perang dagang, mampu dimaksimalkan DJBC untuk mendorong penerimaan, melalui percepatan layanan dan penguatan efektifitas pengawasan. 

.

Kontribusi positif juga dihasilkan melalui perbaikan kebijakan kepabeanan dan cukai, seperti penertiban impor, cukai dan ekspor berisiko tinggi / PICE-BT. Ditambah lagi dengan kebijakan tarif yang efektif, aktifitas ekspor-impor yang masih tumbuh, serta peningkatan permintaan komoditas mineral tambang (minerba), turut berperan positif dalam pertumbuhan penerimaan.

.

Hasilnya, kinerja positif terjadi di semua komponen penerimaan kepabeanan dan cukai, yaitu BM, BK, dan cukai. Bahkan penerimaan PDRI lainnya, yaitu PPN impor, PPnBM impor, dan PPh pasal 22 impor juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

.

Penerimaan BM dikontribusikan oleh pertumbuhan devisa impor yang tinggi sejak awal tahun, dimana mampu tumbuh di kisaran 15 persen. Kebijakan impor dalam rangka pengamanan pasokan kebutuhan dalam negeri dan pengendalian harga komoditas tertentu, turut memberikan andil yang positif. Implementasi kebijakan program penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) menjadi penggerak utama penerimaan extra effort BM melalui peningkatan taxbase para importir berisiko tinggi (IBT) yang mencapai 57,59 persen.

.

Kinerja penerimaan BK didorong oleh harga komoditas di pasar dunia yang mulai membaik dan relatif stabil. Tingginya permintaan dari negara mitra dagang juga turut berkontribusi atas pertumbuhan penerimaan BK. Kontributor terbesar penerimaan BK sendiri adalah komoditas minerba, yang mampu tumbuh lebih dari 100 persen dibanding tahun lalu.

.

Penerimaan cukai didominasi oleh CHT yang berkontribusi hingga 95 persen. Fungsi pengendalian pada cukai, berupa kebijakan pengenaan tarif BKC terutama tarif CHT, efektif menurunkan produksi batang rokok. Namun demikian di sisi penerimaan, faktor kenaikan tarif efektif yang melebihi kenaikan tarif normatif mampu menopang pertumbuhan penerimaan CHT. Efektifitas program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) juga berperan mendorong kinerja penerimaan cukai HT, terutama dalam menekan peredaran rokok ilegal yang semula 12 persen menjadi hanya 7 persen. hal ini menjadikan persaingan di industri hasil tembakau menjadi lebih sehat.

.

Surplus Penerimaan tahun 2018

.

Serangkaian kerja keras itu pun berbuah manis, seakan membenarkan ungkapan “hasil yang tidak akan pernah menyelisihi usaha”. Buah manis itu berupa capaian penerimaan kepabeanan dan cukai yang diperkirakan kembali menorehkan tinta emas, yaitu melampaui target yang diamanatkan APBN tahun 2018. Surplus diproyeksikan sebesar lebih dari Rp10 triliun, dengan capaian total penerimaan lebih dari 105 persen. Surplus diperkirakan juga terjadi kembali pada seluruh komponen penerimaan yaitu BM (109 persen), cukai (102 persen), dan BK (224 persen). Alhasil, prestasi gemilang di tahun 2017 lalu sukses diraih kembali pada tahun 2018 ini.

.

Tahun 2018 kini sudah dipenghujung waktu, tahun yang dipenuhi dengan tantangan dan kerja keras. Namun kerja belum selesai, karena seperti kata pepatah “mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan, dan menjaganya jauh lebih sulit daripada mempertahankan”. Semoga semua kerja keras dan jerih payah sepanjang tahun ini menjadi pengalaman berharga bagi jajaran DJBC, serta bisa membuat Indonesia menjadi makin baik.

#beacukai
#surpluspenerimaan
#peranbeacukai
 

Cek Toko ... ehh Negara Sebelah

Peran Investasi dan Ekspor
.
 Sebagaimana disampaikan berkali-kali oleh para pejabat negara, pengamat ekonomi hingga akademisi, bahwa poin penting dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan investasi dan ekspor. Pemerintah sebenarnya telah merespon hal itu dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi, meski hasilnya hingga kini bisa dibilang belum maksimal. Alhasil, penting untuk diteliti atau dievaluasi kembali kebijakan-kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan tadi. Agar berinvestasi di Indonesia menjadi lebih menarik ketimbang di negara lain, serta efektif dalam pelaksanaannya.

.

Presiden dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa investasi (asing) yang mendapatkan insentif haruslah berkaitan dengan sektor-sektor yang dapat memperkuat industri dan perekonomian nasional, yang mendorong transformasi ekonomi, hilirisasi, serta industri berorientasi ekspor dan bernilai tambah. Hal demikian itu penting sebagai upaya revitalisasi industri, mengurangi impor bahan baku, dan merangsang industri berbasis sumber daya ekonomi lokal.

.

Namun demikian, kebijakan investasi yang telah maupun yang akan dikeluarkan sebaiknya dapat didesain sedemikian rupa hingga sesuai dengan target kepentingan nasional, bukan semata-mata demi penciptaan lapangan kerja. Karena dengan memperkuat ekonomi domestik (UMKM) melalui pemanfaatan alih teknologi, dan kemitraan dengan pelaku usaha besar, dapat memberikan efek yang lebih besar pada perekonomian nasional.

.

Efektivitas kebijakan (investasi) Indonesia tergambar dalam kondisi struktural ekonominya, dimana (hard to say ) upaya industrialisasi dan hilirisasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil. Kondisi defisit pada neraca transaksi berjalan (CAD) dan neraca perdagangan (NP) yang kronis adalah indikator makronya.

.
Daya tarik investasi
. 

Kebijakan tax holiday merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menarik investasi. Akan tetapi apakah kebijakan itu sudah berhasil (efektif) dalam mempercantik wajah investasi Indonesia? Jangka waktu tax holiday Indonesia yang mencapai 20 tahun seharusnya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, dibanding negara ASEAN lain yang berkisar 4 sampai 10 tahun saja.

.

Pemberian tax holiday sudah berjalan lebih dari 15 tahun, tapi hingga saat ini belum ada ‘wow effect’ nya. Sepanjang lebih dari 15 tahun pelaksanaan kebijakan itu, harus diakui terjadi proses ‘deindustrialisasi’ di Indonesia. Sebagaimana terlihat pada industri kelapa sawit, dimana proses hilirisasi masih jalan di tempat. Hal itu dibuktikan dengan ekspor yang dilakukan masih (sebagian besar) berupa crude palm oil (CPO). Ataukah memang sepertinya kita cukup bangga sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar di dunia?

.

Bangsa ini bukannya tidak melakukan upaya perbaikan, karena beberapa perbaikan juga telah dilakukan, salah satunya pelaksanaan online single submission (OSS). Kementerian Keuangan (DJBC) sendiri juga telah menyiapkan berbagai macam fasilitas bagi industri, terutama industri berorientasi ekspor.

.

Kebijakan pemerintah terupdate adalah dengan membuka daftar negatif investasi (DNI), yang sejatinya dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia. Kebijakan yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid XVI tersebut telah membuka 54 bidang usaha baru bagi investor. Diharapkan UMKMK dan perusahaan nasional bisa meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan dalam menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan sehingga dapat mengembangkan potensi geopolitik dan geoekonomi nasional.

.

Upaya pemerintah
.
Keinginan pemerintah untuk menyembuhkan penyakit ekonomi bangsa ini memang sudah di ubun-ubun kepala, tidak tanggung-tanggung Presiden menyatakan bahwa kebijakan atas investasi dan perpajakan bisa dikatakan berhasil kalau sudah (melompat) 2 sampai 3 kali lipat. Hal tersebut sangat beralasan, karena momen untuk melompat tersebut sedang terbuka (lebar). Perang dagang AS vs Tiongkok menyediakan peluang foreign direct investment (FDI) akibat banyaknya industri asing di Tiongkok yang ingin merelokasi pabriknya ke negara lain.

.

Indonesia yang dianugerahi sumber daya yang melimpah, baik tenaga kerja maupun bahan baku, seharusnya dapat mencuri peluang itu. Mindset dan persepsi dunia internasional tentang iklim investasi Indonesia yang buruk harus dihapus. Pemerintah harus melakukannya dengan cara-cara yang ekstrem, iya benar ekstrem. Presiden pernah bercerita pengalamannya saat melakukan perizinan investasi di Dubai yang hanya memakan waktu 30 menit untuk semua urusan, dan itu terjadi 17 tahun yang lalu. Bayangkan dan bandingkan dengan perizinan listrik di Indonesia yang 58 izin (semula 259 izin).

.

Belum lagi success story Vietnam yang mampu menyalip nilai ekspor meubel Indonesia melalui kemudahan perizinan. Nilai ekspor meubel Vietnam pada tahun 2017 adalah USD7 miliar, jauh meninggalkan Indonesia yang (hanya) USD2,6 miliar itupun sudah digabung dengan hasil kerajinan.  Salah satu regulasinya adalah terkait kewajiban sertifikasi ekspor berbahan baku kayu, padahal biayanya menjadi beban hampir Rp200 miliar setahun bagi industri itu. Di Vietnam ketentuan itu tidak ada, alhasil ekspor lebih leluasa dilakukan sepanjang negara penerima tidak menolak.

.

Isu tak kalah penting lainnya dalam upaya penguatan transaksi berjalan adalah permasalahan devisa hasil ekspor (DHE). Bagaimana upaya pengecekan dan pengontrolan dilakukan, terhadap jumlah yang diekspor dengan nilai DHE yang masuk bisa sinkron. Pemerintah perlu mewajibkan para eksportir komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menyimpan DHE mereka di dalam negeri.

.

Pemerintah juga harus memaksimalkan currency swap yang jumlahnya cukup besar, sekitar USD82,7 miliar. Karena kerja sama pertukaran mata uang (swap) Rupiah dengan Dolar Amerika Serikat (USD) tersebut pada dasarnya memang untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek.

.

Inti dari semua hal di atas adalah, bahwa Indonesia harus siap dan mampu berkompetisi dengan negara lain terutama negara kawasan ASEAN. Ibarat restoran, kita sudah memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan, bahkan tersedia di pekarangan rumah sendiri, pekerjanya berasal dari keluarga sendiri, bahkan lokasi restoran strategis dan cukup nyaman. Kita hanya butuh resep yang cocok serta pelayanan yang sigap bagi para pelanggan, sehingga mereka tidak perlu mampir ke toko sebelah.

.

Wallhu a’lam

#investasi
#CAD
#neracaperdagangan
 

Perlukah Australia dan Dunia mewaspadai efek ‘Perang Dagang’ AS vs China?

Perang dagang
.

Janine Dixon, peneliti dari Universitas Victoria telah meneliti perang dagang AS dan Tiongkok serta dampaknya pada dunia khususnya Australia. Penelitiannya itu telah dimuat dalam Economic Paper, dengan temuan yang menarik untuk diketahui.
.
Perang dagang yang digagas Trump, sebenarnya mengakibatkan Produk Domestik Bruto (PDB) AS dan Tiongkok turun, bahkan kebangkitan manufaktur yang digadang-gadang AS belum terwujud. Bagi Australia, dampaknya lebih kepada Terms of Trade (ToT) yang hanya menyebabkan dampak minor bagi makroekonominya.
.
ToT adalah indeks dari harga ekspor suatu negara dari segi impor (nilai ekspor suatu negara relatif terhadap impornya), jadi ToT dikatakan baik bila indeksnya naik. Indeks ini dihitung dengan membagi nilai ekspor dengan nilai impor, kemudian mengalikan hasilnya dengan 100. Jadi jika ToT suatu negara kurang dari 100%, maka ada lebih banyak modal keluar (untuk membeli impor) daripada jumlah yang masuk. Sebaliknya, jika TOT lebih besar dari 100% berarti lebih banyak modal yang masuk dari ekspor.
.
Alhasil, sengketa kedua negara tersebut diyakini tidak menyebabkan goncangan ekonomi global yang signifikan, namun dapat memicu tindakan balasan. Tindakan balasan dikhawatirkan menyebabkan kenaikan tarif di seluruh dunia, yang dikhawatirkan mengakibatkan resesi ekonomi akibat pengurangan volume perdagangan dunia yang hingga sepertiga.
.
Kebijakan Trump
. 
Saat masih kampanye pemilihan Presiden AS, Donald Trump sudah mengindikasikan akan menghidupkan kembali kebijakan proteksionis. Janji itu benar dilaksanakan dengan menarik AS dari Trans-Pacific Partnership (TPP) atau perjanjian perdagangan AS dan 11 negara lain di Pasifik. Selain itu, Trump juga berjanji akan mengenakan tarif 45 persen pada impor asal Cina.
.
Merujuk penelitian Peterson Institute (Petri & Plummer, 2016), disampaikan bahwa AS hanya mendapatkan keuntungan yang relatif sedikit dari TPP. Selain itu, TPP berpotensi mengurangi pertumbuhan lapangan kerja di sektor manufaktur, yang merupakan basis pendukung Trump. Berdasarkan penelitian itu, maka tidak sulit untuk memahami mengapa Trump menarik AS dari TPP.
.
Macro results
.
Dalam jangka panjang, dampak pengenaan tarif 45 persen oleh AS terhadap barang-barang manufaktur Cina berlangsung persis seperti teori. Dimana setelah pemberlakuan tarif, AS cenderung mengurangi impornya, kemudian berusaha mengalihkan sumber daya untuk memproduksi barang yang sebelumnya diimpor. Akibatnya adalah, ekspor AS menurun, tapi sepertinya Trump lebih fokus pada peningkatan ToT.
.
Pengalihan sumber daya dari kegiatan ekspor menjadi kegiatan substitusi impor (yang relatif kurang produktif) menyebabkan hilangnya efisiensi. Dixon menjelaskan bahwa pada tingkat tarif rendah, kenaikan ToT masih mungkin untuk bisa melebihi kerugian efisiensi. Tetapi pada tingkat yang tinggi (45 persen), maka kerugian efisiensinya akan lebih besar.
.
Keuntungan AS dalam ToT (mendekati 1 persen) berhasil meningkatkan purchasing power-nya, sehingga berkurangnya real income (PDB turun lebih karena consumer prices daripada producer prices) tidak lebih besar daripada penurunan PDB. (Real income di sini tidak memperhitungkan kepemilikan modal asing)
.
Hal sebaliknya terjadi pada Tiongkok, yang sekitar 20 persen ekspornya terdampak langsung kenaikan tarif impor. Tiongkok mengalami kerugian ToT hampir 3 persen, bahkan total ekspor Tiongkok turun lebih dari 4 persen. PDB Tiongkok juga turun lebih dari 1 persen. Alhasil, penurunan ToT tadi mengurangi purchasing power Tiongkok, bahkan penurunan real income-nya melebihi penurunan PDB, yaitu turun hampir 2 persen.
.
Mengingat kontribusi AS dan Tiongkok mencapai sekitar sepertiga perdagangan Australia, maka ada kemungkinan memberi dampak negatif pada ekonomi Australia. Namun karena tidak adanya perubahan tarif yang terhubung langsung dengan Australia, maka mekanismenya lebih kepada ToT.
.
Ekspor Australia ke China jatuh, tidak mengherankan mengingat ekonomi Tiongkok yang sedang melemah. Di sisi lain, ekspor Australia ke AS meningkat. Meskipun ekonomi AS juga sedang melemah, namun AS sedang berusaha bagaimana mengalihkan impor asal Tiongkok. Hence, Australia mampu memanfaatkan peluang itu dengan meningkatkan ekspornya ke AS.
.
Australia juga mampu meningkatkan ekspornya ke seluruh dunia, memanfaatkan momen disaat AS yang sedang fokus memenuhi pasar domestiknya. AS yang sedang membatasi ekspornya ke seluruh dunia, telah membuka ruang bagi Australia untuk memperluas ekspor ke seluruh dunia.
.
Pengenaan tarif tambahan atas produk manufaktur Tiongkok mengakibatkan turunnya demand di AS, hal itu tentu menekan tingkat upah di Tiongkok dalam jangka panjang. Penurunan harga barang manufaktur Tiongkok, berkontribusi pada penurunan c.i.f. indeks harga impor untuk Australia, consequently, meningkatkan ToT. Di sisi lain, tekanan biaya manufaktur di AS sebagai upaya subsitusi impor, mengakibatkan c.i.f. harga impor barang AS ke Australia meningkat. Namun demikian, impor barang-barang manufaktur dari AS bukan prioritas utama dibandingkan impor dari Tiongkok.
.
Netto ToT Australia atas situasi ‘Trade War’ relatif kecil saja, karena Australia hanya mendapat keuntungan dari impor lebih murah asal Tiongkok dan akses perdagangan yang lebih baik ke AS. Namun demikian masih ada kerugian, yaitu atas ekspor yang berkurang ke Tiongkok dan impor yang lebih mahal dari AS.
.
Sectoral result
.
Penurunan output terjadi di sektor-sektor di mana Tiongkok merupakan tujuan penjualan utama, seperti bijih logam (terutama bijih besi), pertanian, dan batu bara. Sedangkan ekspor makanan dan minuman cenderung untuk memenuhi pasokan kebutuhan dunia. Australia berhasil mengambil peluang itu, dengan memperluas ekspornya menggantikan pasokan yang sebelumnya diisi oleh AS.
.
Dampak sektor industri AS: The Wrong Policy
Pengenaan tarif tambahan ternyata hanya menyebabkan sedikit peningkatan output barang manufaktur AS. Seharusnya, kebijakan kenaikan tarif dapat meningkatkan aktivitas industri domestik, dengan memotong impor dan pertumbuhan industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (substitusi impor).
.
.
Riset memperlihatkan bahwa pengurangan impor AS yang diinduksi dengan kenaikan tarif asal Tiongkok, pada akhirnya dipenuhi oleh impor yang lebih tinggi dari seluruh dunia. Ekspor AS sendiri cenderung turun, domestic usage lebih rendah, dan hanya sedikit peningkatan dalam output.
.
Substitusi impor memiliki efek positif di sebagian besar sektor, dan penurunan ekspor memiliki efek negatif. Di sebagian besar sektor, ada juga kontribusi negatif yang kecil dari pertumbuhan domestik yang lebih rendah. Tarif memberikan dampak positif dalam textile, clothing and footwear (TCF) dan peralatan elektronik, yang mencakup peralatan komputasi dan komunikasi. Di sektor-sektor ini, dampak signifikan dari pengurangan impor memainkan peran besar.
.
AS bertindak secara sepihak saat mengubah tarif impor asal Tiongkok antara nol dan 45 persen. Tarif impor dari Tiongkok saat ini rata-rata sekitar 3 persen. Riset menunjukkan bahwa keadaan bisa menjadi lebih buruk dengan memotong tarif menjadi nol. Bila peningkatan tarif antara 5 dan 10 persen akan memberi keuntungan kesejahteraan kecil pada ekonomi AS. Namun bila peningkatan tarif hingga 45 persen, maka manfaat bagi ekonomi AS dapat dibilang tidak ada.
.
Retaliasi
.

Pengenaan tarif tambahan AS atas Tiongkok relatif tidak memiliki implikasi negatif bagi Australia atau seluruh dunia. Bahaya atas kebijakan proteksionis Trump sendiri tidak terletak pada dampak langsung dari tarif yang dikenakan, akan tetapi lebih pada risiko tindakan pembalasan (retaliasi).
.
Kemungkinan retaliasi terjadi dalam dua skenario: pertama, Tiongkok membalas dengan tarif 45 persen atas AS; dan kedua, seluruh dunia ikut dalam perang dagang dengan memberlakukan tarif 20 persen (sedang AS dan Tiongkok bertahan dengan tarif 45 persen).
a.    Tiongkok membalas dengan tarif 45 persen atas AS
Strategi Tiongkok untuk mencegah AS menerapkan tarif dengan tindakan balasan sebenarnya kurang tepat. Tiongkok dapat melakukan tidakan yang lebih efektif dengan memaksimalkan posisinya sebagai kreditor terbesar dunia, dengan menahan modal dari AS.
b.    Dunia ikut dalam perang dagang (memberlakukan tarif 20 persen)
AS dan China memberlakukan tarif 45 persen satu sama lain, dan 20 persen terhadap yang lain. Bila hal ini terjadi, maka akan terjadi perubahan kerangka peraturan WTO. Hal ini mengingatkan pada tarif Smoot Hawley di era Great Depression, masa sebelum WTO dan GATT. Jika ini terjadi, maka volume perdagangan dunia turun lebih dari sepertiga, disusul dengan penurunan PDB di seluruh dunia.
.
Kesimpulan
.
1.    Bagi AS, pengenaan tarif tinggi atas Tiongkok tidak akan memberikan stimulus bagi sektor manufaktur. Sebaliknya, kebijakan tersebut akan menyebabkan lebih banyak impor dari tujuan lain, menurunkan ekspor, dan menurunkan permintaan.
2.    Bagi Australia, kondisi perang dagang antara dua negara mitra dagang terbesarnya tidak memberikan dampak serius. Bahkan efek terhadap ToT cenderung netral.
3.    Bagi dunia, kebijakan tarif AS atas Tiongkok tidak menjadi hal serius apabila tidak ditanggapi dengan ikut dalam situasi itu. Tiongkok mungkin merasa berhak untuk membalas, meskipunmungkin itu tidak perlu. Karena kebijakan AS itu hanya akan menimbulkan tekanan pada ekonomi AS dan Tiongkok saja, dan sedikit sekali bahayanya pada ekonomi dunia.
Bahwa efek Trump ini (proteksionisme) seharusnya tidak diikuti negara lain, dengan melemahkan WTO dan ikut menaikkan tarif. Karena hanya akan menimbulkan proteksionisme global, tekanan pada perdagangan dunia hingga akhirnya membawa ekonomi dunia ke dalam resesi.

#perangdagang